life

Would you be here if you had one?

Aku gak habis pikir, mengapa NU (Nahdatul Ulama) membenci HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)?   Mungkin orang-orang NU yang sekarang adalah orang-orang yang sudah keturunan generasi ke banyak dari para pendiri NU jaman dahulu. Ingat enggak sejarah, jaman dulu kakek dan nenek moyang NU, mereka ada hubungan baik dan sangat mendukung adanya kekhilafahan islam, apa lagi waktu itu kekhilafahan islam masih berdiri. Setelah mengalami pendidikan barat lewat sekolah formal, generasi muda NU sudah kehilangan arah dari para generasi pendahulu mereka, mereka sudah terdemokrasikan, terdidik secara barat dengan paham-paham kebaratbaratan. Namanya otak dan hati, mereka akan ikut apa kata guru mereka. Nah, dah sekarang inilah yang terjadi, generasi muda NU sudah lupa bahwa kakek dan nenek moyang mereka dulu setuju bahwa negara yang benar adalah negara yang berdasarkan atas syariat islam; sekarang ya sudah, karena islam kalah start dalam mendidik generasi muda. Inggat kan, pondok-pondok pesantren dengan berjalannya waktu sudah terpojok dan terpinggirkan. Apalagi di jaman kekuasaan Pak harto. Wah pesat kemundurannya. Sehingga orang desa malu menyekolahkan anak mereka ke pondok-pondok pesantren, mereka lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolahan bikinan negara yang notabene cara pendidikannya adalah cara pendidikan sekskualer. kesimpulan, orang-orang nu sekarang yang membenci HTI adalah anak-anak yang salah asuhan. Umumnya mereka sudah tercemari oleh cara berpikir, cara berperasaan, dan cara beriman model sekskualir. Ini hanyalah pendapat dan pandangan pribadi, mohon kalau salah untuk diluruskan......... 
posted to life by Blaine, Sheriff of the Rich (5 comments)


Aubrey, Elementalist of the Financial Services department,
Sebuah pertanyaan diajukan kepada penulis: apakah reaksi NU (Nahdlatul Ulama) terhadap gagasan Negara Islam (NI), yang dikembangkan oleh beberapa partai politik yang menggunakan nama tersebut? Pertanyaan ini sangat menarik untuk dikaji terlebih dahulu dan dicarikan jawaban yang tepat atasnya. Inilah untuk pertama kali organisasi yang didirikan tahun 1926 ini ingin diketahui orang bagaimana pandangannya mengenai NI. Ini juga berarti, keinginntahuan akan hubungan NU dan keadaan bernegara yang kita jalani sekarang ini dipersoalkan orang. Dengan kata lain, masalah pendapat NU sekarang bukan hanya  menjadi masalah intern organisasi saja, melainkan sudah menjadi "bagian" dari kesadaran umum bangsa kita. Dengan upaya menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin menjadi bagian dari proses berpikir yang sangat luas seperti itu, sebuah keinginan yang pantas-pantas saja dimiliki seseorang yang sudah sejak lama tergoda oleh gagasan NI. Dalam sebuah tesis MA -yang dibuatnya beberapa tahun yang lalu, pendeta Einar Martahan Sitompul, yang di kemudian hari menjadi Sekretaris Jenderal Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menuliskan bahwa Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), harus menjawab sebuah pertanyaan, yang dalam tradisi organisasi tersebut  dinamai bahtsul al-masa'il  (pembahasan masalah). Salah sebuah masalah yang diajukan kepada muktamar tersebut berbunyi: wajibkah bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kawasan Kerajaan Hindia Belanda, demikian negara kita waktu itu disebut, padahal diperintah orang-orang non-muslim? Muktamar yang dihadiri oleh ribuan orang ulama itu, menjawab bahwa wajib hukumnya secara agama, karena adanya dua sebab. Sebab pertama, karena kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan ajaran Islam, di samping sebab kedua, karena dahulu di kawasan tersebut telah ada Kerajaan Islam. Jawaban kedua itu, diambilkan dari karya hukum agama di masa lampau, berjudul "Bughyah al-Mustarsyidin". Jawabaan di atas memperkuat pandangan Ibn Taimiyyah, beberapa abad yang lalu. Dalam pendapat pemikir ini, Hukum Agama Islam (fiqh) memperkenankan adanya "pimpinan berbilang" (ta'addud al-a'immah), yang berarti pengakuan akan kenyataan bahwa kawasan dunia Islam sangatlah lebar di muka bumi ini, hingga tidak dapat dihindarkan untuk dapat menjadi efektif (syaukah). Konsep ini, yaitu adanya pimpinan umat yang hanya khusus berlaku bagi kawasan yang bersangkutan, telah diperkirakan oleh kitab suci Al-qur'an dengan Firman Allah; "Sesungguhnya Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal" (Inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila li ta'arafu). Firman Allah inilah yang menjadi dasar adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, walaupun dilarang adanya perpecahan diantara mereka, seperti kata firman Allah juga: "Berpeganglah kalian (erat-erat) kepada tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah terbelah-belah/saling bertentangan" (wa'tashimu bi habli Allahi jami'an wa la tafarraqu). ***** Dengan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1935 itu, NU dapat menerima kenyataan  tentang kedudukan negara dalam pandangan Islam -menurut paham organisasi tersebut-. Yaitu pendapat tentang tidak perlunya NI didirikan, maka dalam hal ini diperlukan sebuah klarifikasi yang jelas tentang perlu tidaknya didirikan sebuah NI. Di sini ada dua pendapat, pertama; sebuah NI harus ada, seperti pendapat kaum elit politik di Saudi Arabia, Iran, Pakistan dan Mauritania. Pendapat kedua, seperti dianut oleh NU dan banyak organisasi Islam lainnya, tidak perlu ada NI. Ini disebabkan oleh heteroginitas sangat tinggi di antara para warga negara, di samping kenyataan ajaran Islam menjadi tanggungjawab masyarakat, dan bukannya negara. Pandangan NU ini bertolak dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang negara, yang jelas ada adalah mengenai tanggungjawab masyarakat untuk melaksanakan Syari'ah Islam. Memang, diajukan pada penulis argumentasi dalam bentuk firman Allah; "Hari ini telah Ku-sempurnakan agama kalian, Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan Islam "sebagai" agama (Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radlitu lakum al-Islama diinan). Jelaslah dengan demikian, Islam tidak harus mendirikan negara agama, melainkan ia berbicara  tentang kemanusiaan secara umum, yang sama sekali tidak memiliki sifat memaksa, yang jelas terdapat dalam tiap konsep tentang negara. Demikian pula, Firman Allah; "Masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara keseluruhan" (Udkhulu fi al-silmi kaffah). Ini berarti kewajiban bagi kita untuk menegakkan ajaran-ajaran kehidupan yang tidak terhingga, sedangkan yang disempurnakan adalah prinsip-prinsip Islam. Hal itu menunjukkan, Islam sesuai dengan tempat dan waktu manapun juga, asalkan tidak melangar prinsip-prinsip tersebut. Inilah maksud dari ungkapan Islam tepat untuk segenap waktu dan tempat (Al-Islam yasluhu likulli zamanin wa makanin). Sebuah argumentasi sering dikemukakan, yaitu ungkapan Kitab Suci; "Orang yang tidak "mengeluarkan" fatwa hukum (sesuai dengan) apa yang diturunkan Tuhan, maka orang itu (termasuk) orang yang kafir -atau dalam variasi lain dinyatakan orang yang dzalim atau orang yang munafiq-" (Wa man lam yahkum bima anzala Allahu wa hua kaafirun). Namun bagi penulis, tidak ada alasan untuk melihat keharusan mendirikan NI, karena Hukum Islam tidak bergantung pada adanya negara, melainkan masyarakat pun dapat memberlakukan hukum agama. Misalnya, kita bersholat Jum'at, juga tidak karena undang-undang negara, melainkan karena itu diperintahkan oleh Syari'at Islam. Sebuah masyarakat yang secara moral berpegang dan dengan sendirinya melaksanakan Syari'ah Islam, tidak lagi memerlukan kehadiran sebuah Negara Agama, seperti yang dibuktikan para sahabat di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. ***** Inilah yang membuat mengapa NU tidak memperjuangkan sebuah NI di Indonesia (menjadi NII, Negara Islam Indonesia). Kemajemukan (heterogenitas) yang tinggi dalam kehidupan bangsa kita, membuat kita hanya dapat bersatu dan kemudian mendirikan negara, yang tidak berdasarkan agama tertentu. Kenyataan inilah yang sering dikacaukan oleh orang yang tidak mau mengerti bahwa mendirikan sebuah NI tidak wajib bagi kaum muslimin, tapi mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib. Artinya, haruskah agama secara formal ditubuhkan dalam bentuk negara, atau cukup dilahirkan dalam bentuk masyarakat saja? Orang "berakal sehat" tentu akan berpendapat sebaiknya kita mendirikan NI, kalau memang hal itu tidak memperoleh tentangan, dan tidak melanggar prinsip persamaan hak bagi semua warga negara untuk mengatur kehidupan mereka. Telah disebutkan di atas tentang fatwa Ibn Taimiyyah, tentang kebolehan Imam berbilang yang berarti tidak adanya keharusan mendirikan NI. Lalu mengapakah fatwa-fatwa beliau tidak digunakan sebagai rujukan oleh Muktamar NU? Karena, pandangan beliau digunakan oleh wangsa yang berkuasa di Saudi Arabia bersama-sama dengan ajaran-ajaran Madzhab Hambali (disebutkan juga dalam bahasa Inggris Hambalite School), yang secara de facto melarang orang bermadzhab lain. Kenyataan ini tentu saja membuat orang-orang NU bersikap reaktif terhadap madzhab tersebut. Tentu saja hal itu secara resmi tidak dilakukan, karena sikap Saudi Arabia  terhadap madzhab-madzhab non-Hambali juga tidak bersifat formal. Dengan kata lain, pertentangan pendapat antara "pandangan kaum Wahabi" yang secara de facto demikian keras terhadap madzhab-madzhab lain itu, menampilkan reaksi tersendiri yang tidak kalah kerasnya. Ini adalah contoh dari sikap keras yang menimbulkan sikap yang sama pada "pihak seberang". Contoh dari sikap saling menolak, dan saling tak mau mengalah itu membuat gagasan membentuk NI di negara kita (menjadi NII), sebagai sebuah utopia yang terdengar sangat indah, namun sangat meragukan dalam kenyataan. Ini belum kalau pihak non-muslim ataupun pihak kaum Muslimin nominal (kaum abangan), tidak berkeberatan atas gagasan mewujudkan negara Islam itu. Jadi gagasan yanag semula tampak indah itu, pada akhirnya akan dinafikan sendiri oleh bermacam-macam sikap para warga negara, yang hanya sepakat dalam mendirikan negara bukan agama. Inilah yang harus dipikirkan sebagai kenyataan sejarah.  Kalaupun toh dipaksakan -sekali lagi- untuk mewujudkan gagasan NI itu di negara kita, maka yang akan terjadi hanyalah serangkaian pemberontakan bersenjata seperti yang terjadi di negara kita tahun-tahun 50-an. Apakah deretan pemberontakan bersenjata seperti itu,  yang ingin kita saksikan kembali dalam sejarah modern bangsa kita ? Ini prinsip yang jelas, tapi sulit dilaksanakan, bukan?
Dakota, Ranger of the IT department,

Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional yang berideologi Islam.

Hizbut Tahrir bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam* yang akan menerapkan sistem Islam** mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Hizbut Tahrir juga telah mempersiapkan tsaqofah khusus untuk gerakan, berupa hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Hizbut Tahrir menyerukan "Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan berfikir)", yang dari qiyadah fikriyah Islam tersebut melahirkan peraturan-peraturan, yang dapat memecahkan berbagai problematika manusia secara keseluruhan, baik itu problematika dalam bidang politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan, dan lain-lain.

Hizbut Tahrir menyerukan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka terikat dan mengambil mafahim (ide-ide atau persepsi) dan sistem Islam.

Hibut Tahrir memandang umat dengan pandangan Islam, walaupun mereka terdiri dari berbagai suku dan madzhab.

Hizbut Tahrir melakukan interaksi perjuangan bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya.

Hizbut Tahrir menentang penjajahan dalam segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari qiyadah fikriyah penjajah, dan mencabut dari akar-akarnya; baik aspek budaya, politik, militer, ekonomi dan sebagainya dari tanah negeri kaum muslimin. Hizbut Tahrir berupaya mengubah mafahim umat

yang tengah dicemari oleh penjajah, yang darinya upaya penjajah untuk membatasi Islam hanya aspek ibadah dan akhlaq saja.

Khilafah dan perjuangan penegakan kembali Khilafah telah lama ada dan bahkan jauh sebelum Nahdlatul Ulama ataupun Hizbut Tahrir itu lahir.

Sedangkan perjuangan para pendahulu (pendiri) Nahdlatul Ulama baik ketika mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama maupun saat memperjuangkan kemerdekaan adalah atas semangat (ghirah) Islam dan syari'at Islam. Sedangkan hukum syari'at Islam sendiri meliputi hukum berkaitan dg sistem peradilan Islam (qishash, diyat), sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, dll yang tidak mungkin terlaksana kecuali dg Khilafah. Jadi Khilafah adalah salah satu pelaksana syari'at Islam yang memang wajib untuk ditunaikan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia (fardlu kifayah). Lalu bagaimana bisa dikatakan Khilafah tidak wajib?

Bahkan para pejuang kemerdekaan 1945 itu merekan meneriakkan kalimat takbir saat mendatangi dan bertarung di medan perang melawan penjajah. Silahkan cari buktinya yang memang sebenarnya ada, dan itu BANYAK faktanya jika anda termasuk intelektual dan berniat mencari kebenaran.

Jadi, untuk siapa perjuangan Islam ini? jelas! untuk kemuliaan Islam bukan untuk golongan! agar Islam itu MULIA!

Islam akan mulia dan menjadi RAHMATAN LIL 'ALAMIIN (rahmat bagi seluruh alam) hanya dan hanya jika Syari'at Islam diterapkan secara utuh, menyeluruh dan sempurna.

Pelaksanaan Syari'at Islam secara utuh, menyeluruh dan sempurna tidak bisa kecuali dg sistem Islam yaitu Khilafah, sistem dari Tuhannya manusia, yakni PENCIPTA dan PENGATUR manusia.

SEBAGAI PENUTUP DAN RENUNGAN BAGI MANUSIA YANG MENGAKU MUSLIM

Blaine, Sheriff of the Rich,
Ya enggak gitu mas. Orang NU kan sudah menyatakan bahwa negara kesatuhan republik indonesia (NKRI) ini sudah pinal. Ini sudah kesepakatan interen organisasi. NKRI adalah negara yang sudah pinal dan sudah kekal selama-lamanya, tidak mungkin diubah. Soalnya kalau diubah, nanti menyalahi takdir. Berdasarkan demokrasi rapat di tubuh organisasi NU dinyatakan di sana dan ditakdirkan di sana bahwa NKRI akan berdiri tegak terus sampai hari kiamat. Membubarkan NKRI (sebobrok apapun nanti wajah NKRI) berarti menyalahi takdir dari organisasi NU. ORganisasi NU sudah sepakat bahwa NKRI adalah pinal, Tuhan sekalipun tidak boleh melanggar kesepakatan orang-orang NU ini. Orang-orang NU akan berjihad sampai titik darah yang terakhir kalau ada anasir-anasir yang mau menggoncang dan merongrong sifat kefinalan dari NKRI.   
Frankie, Shepherd of the Poor,

Walaupu kelak nkri jadi negara liberal? Yang sekarang saja sudah terlihat ke-liberalannya.. Hanya tinggal menunggu waktu doktrin barat menjerumusi generasi indonesia.. Lalu akankan NU tetap NKRI?

Blaine, Sheriff of the Rich,
Kalau ini aku setuju, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Apakah telah terjadi pelembekan perjuangan NU dari jaman nenek moyang dulu ke jaman sekarang?